Komunikolog Apresiasi ST MPR Tahun Ini Ringkaskan Laporan Pertanggungjawaban Lembaga Negara

by -18 views
Diskusi Empat Pilar dengan tema “Sidang Tahunan MPR RI: Konvensi Ketatanegaraan Dalam Rangka Laporan Kinerja Lembaga Negara’. (Foto: Jimmy)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Mercu Buana (UMB), Dr. Syaifuddin, M.Si sangat apresiasi upaya MPR RI yang ingin melakukan perubahan tradisi Sidang Tahunan MPR RI, dimasa pandemi virus corona atau Covid-19 ini, yakni dengan meringkas pidato Lembaga-Lembaga Negara, dan tentunya hanya disampaikan oleh Presiden.

“Jadi, ini merupakan sebuah kebijakan publik sebetulnya yang cukup bagus, terutama dalam kerangka itu demokratisasi atau upaya kita itu membangun sebuah demokrasi,” kata Syaifuddin berbicara dalam diskusi Empat Pilar MPR bertema “Sidang Tahunan MPR RI: Konvensi Ketatanegaraan Dalam Rangka Laporan Kinerja Lembaga Negara” di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2020).

Mengingat Indonesia ini sebagai negara yang sedang berkembang, untuk mencapai cita-cita besar itu sebagaimana amanat Revolusi 17 Agustus 1945, menurut Syaifuddin, tidak bisa diabaikan. Karenanya harus tetap berkembang terus, baik secara fundamental maupun secara holistik.

“Mengapa? Sebuah kebijakan publik itu sebetulnya secara ekosistem dalam konteks berdemokrasi, yakni dari keinginan rakyat sebagai substansi, lalu kemudian diolah oleh Lembaga Negara yang memegang amanah, yang kemudian balik lagi kepada masyarakat dalam bentuk kesejahteraan untuk semua. Itu konteks yang paling mendasar,” ucapnya.

Oleh karena itu, ia melihat, kebijakan politik yang diinisiasi oleh MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sudah sangat cantik. Apalagi tradisi politik dari zaman kemerdekaan, terjadi sebuah aktivitas politik itu yang sangat sentralistik.

“Jadi kedudukan Presiden itu, hanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada Lembaga Tertinggi Negara, yakni MPR. Artinya apa, dalam perspektif komunikasi politik ini terjadi yang namanya sirkulasi pesan-pesan politik di antara Lembaga Negara, termasuk Lembaga Negara dengan masyarakat,” sebut dia.

Bahkan kalau bisa, menurut Syaifuddin, konteks laporan pertanggungjawaban Lembaga Negara itu hanya terbatas pada 8 lembaga negara saja. Tapi kalau bisa ini juga diperlebar, karena sifatnya tahunan yang dalam kerangka menyelenggarakan ulang tahun Negara supaya ada hadiah buat masyarakat Indonesia.

“Jadi saya melihat esensi dari pada sebuah demokrasi itu ada di sana sebetulnya. Ada proses komunikasi, pesan-pesan politik, antara Lembaga Negara dengan masyarakatnya itu sebagai user, kira-kira begitu,” pungkasnya. (Kds)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *