Syarif Hasan: Kebenaran dan Demokrasi Pilihan Pemerintah

by -20 views
Wakil Ketua MPR RI, Syarif Hasan.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyampaikan apresiasi dan Penghargaan kepada Pemerintah Presiden Jokowi dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Pasalnya, Kemenkumham dalam putusannya resmi menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Deli Serdang yang inkonstitusional.

Syarief Hasan melalui keterangan persnya, Rabu (31/3/2021) menyebutkan, sejak awal KLB Sibolangit, tidak sesuai dengan AD ART Partai Demokrat hasil Kongres ke V Maret tahun 2020.

“Ketua Umum AHY yang sah telah melakukan beberapa kali pernyataan bahwa KLB Deli Serdang inkonstitusional, melanggar AD ART Partai dan abal-abal,” tegasnya.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun menyebutkan, keputusan Pemerintah/ Kemenkumham tersebut menunjukkan kebenaran dan Demokrasi terpelihara di Indonesia dan Partai Demokrat di bawah pimpinan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sah sesusi konstitusi Partai.

“Hari ini menjadi hari tegak nya Demokrasi dan Kebenaran dan membahagiakan bagi kader Partai Demokrat dan seluruh masyarakat Indonesia sangat menyambut baik dengan rasa syukur,” ungkap Syarief.

Ia juga menyebutkan, kemenangan Partai Demokrat di bawah Ketum AHY yang sah menjadi kemenangan demokrasi di Indonesia.

“Para pelaku KLB yang merampas kepemimpinan Partai Demokrat telah menciderai demokrasi di Indonesia, dan Moeldoko cs harus membubarkan diri. Alhamdulillah, hari ini, demokrasi Indonesia kembali tegak,” ungkap Syarief.

Syarief juga memastikan bahwa Ketum AHY akan terus mengkonsolidasikan kader-kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia.

“Langkah Ketua Umum AHY merupakan langkah bijaksana dan tepat yang selalu berusaha menjaga stabilitas dan soliditas,persatuan dan kesatuan Partai Demokrat serta menjaga iklim demokrasi di Indonesia,” ungkapnya

Politisi Senior Partai Demokrat ini pun menegaskan, Partai Demokrat akan terus menguatkan langkah dan mengkonsolidasikan kekuatan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Kami sejak awal menyatakan, Partai Demokrat bersama rakyat. Kami akan terus berada di garda terdepan untuk memastikan kebijakan Pemerintah tepat sasaran kepada rakyat,” tutup Syarief Hasan.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly dalam keterangan pers secara virtual pada Rabu (31/3/2021), Kemenkumham menyebut bahwa kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB tidak memenuhi persyaratan. Kubu KLB Sibolangit tidak mampu menunjukkan dokumen resmi mandat perwakilan DPD dan DPC dari Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat se-Indonesia. (Rls)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *